Buku ini di lengkapi dengan contoh-contoh pelaporan TIPIKOR yang riil di lapangan serta press relis sebagai power publik pembongkaran kejahatan Korupsi.
Juga di lampiri undang-undang TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 dan UU, No, 20 Tahun 2001 sebagai acuan dalam rangka mencari unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan pasal pelanggaran yang terjadi.
Untuk merangsang masyarakat, tak lupa disertakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata cara Peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan Tipikor.
disamping itu memuat pula Kepres RI. No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang bermanfaat mengingatkan semua pihak akan keseriusan kita dalam upaya Pemberantasan Tipikor.
Buku ini sangat bermanfaat bagi para aktivis, Maha siswa, masyarakat daerah atau para pemuda Anak Bangsa yang berkomitment dalam memburu oknum pelaku TIPIKOR. Tentu berguna pula untuk kalangan PNS, Pejabat dan Penyelenggara Negara agar tidak terperangkap dalam tipikor.
Buku ini berisi

• Cara Mencermati Tindak Pidana Korupsi.
• Cara Membongkar Tindak Pidana Krupsi.
• Cara Membuat Pelaporan Tindak Korupsi di Kepolisian, Kejaksaan atau di KPK.
• Cara Membentuk Dukungan Power Pablik.
• Cara Mensiasati Upaya Penyuapan.
• Cara Efektif Menjebak Tikus-tikus Otonom.
• Cara Bekerjasama Dengan Media Masa
• Dan Berbagai Cara Potensial Lain Yang Menunjang.

Reformasi barangkali telah menjadi jargon yang usang. Sejak sepuluh tahun yang lalu, ketika gerakan reformasi berhasil menumbangkan rejin Orde Baru, kata reformasi hampir tidak pernah lowong sebagai diskursus publik. Reformasi diucapkan orang di mana-mana: di TV, radio, sekolah-sekolah, tema lagu, dan menjadi rasanan pada hajatan di pelosok-pelosok pedesaan. Namun demikian satu dasawarsa setelah gerakan reformasi berjalan tanda-tanda keberhasilan reformasi masih jauh dari harapan. Di sana-sini kualitas pelayanan publik masih memprihatinkan, kemiskinan masih membelit masyarakat, dan yang paling menyedihkan praktek korupsi makin mengganas. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah: apakah reformasi masih ada dan masih perlu sehingga buku ini masih antusias mengambil judul reformasi.

Buku ini menguraikan paradigma tata pemerintahan sebagai dasar penting dalam praktek manajemen pembangunan. Berbagai kasus yang diuraikan mencerminkan praktek-praktek manajemen pembangunan yang didasari ataupun tidak dengan paradigma tata pemerintahan yang baik. Sejak digulirkan pada tahun 1990, konsep tata pemerintahan yang baik tidak saja menjadi wacana tetapi menjadi bukti keberhasilan pembangunan di beberapa negara. Singapura, misalnya, merupakan contoh negara dan pemerintahan yang berhasil membangun kualitas tata pemerintahan yang baik, adaptif dan dinamis. Hasilnya, Singapura tidak saja menjadi negara yang maju dan makmur tetapi juga menjadi negara yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global. Indonesia yang tengah berada dalam transisi demokrasi memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan maju seperti Singapura. Proses demokratisasi telah mendorong proses pembangunan fondasi tata pemerintahan yang kuat. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari praktek tata pemerintahan yang baik sebagai dasar manajemen pembangunan telah ditemukan di tingkat lokal. Namun demikian, belum semua pemerintahan lokal menunjukkan kinerja manajemen pembangunan yang optimal. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menginspirasi para pembelajar dan praktisi administrasi publik untuk menemukan pola manajemen pembangunan yang dinamis dan adaptif dengan fondasi tata pemerintahan yang baik (good governance).

Buku “Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik” ini secara garis besar membahas aspek-aspek mendasar dalam studi Kebijakan Publik seperti makna, model-model kebijakan publik, siklus dan prosesnya mulai dari agenda setting hingga kemungkinan perubahan ataupun terminasi kebijakan, serta pada beberapa bagian disertakan contoh-contoh kasusnya. Namun dalam banyak bagiannya, buku ini memaparkan model politik dan peran aktor untuk memberikan warna keterlibatan aspek politik dalam segenap tahapan di dalam proses kebijakan publik. Secara demikian Kebijakan Publik dapat menjadi media dan tolok ukur “hubungan demokratis” antara pemerintah dan publik. Jika politik diibaratkan seperti udara yang selalu hadir dalam kehidupan, maka kebijakan publik itulah yang sesungguhnya selalu mengena kehidupan masyarakat sehari-hari.

Buku ini lahir dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pola pengelolaan konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan memperlakukan negara sebagai aktor sentralnya, buku ini memperlihatkan bahwa pola konvensional berbasis otoritas atau aturan formal terbukti kurang efektif dalam mengelola konflik. Sebaliknya, pendekatan non-formal dengan mendayagunakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam suatu masyarakat politik terbukti lebih efektif dalam membantu negara mengelola konflik. Atas dasar temuan tersebut, buku ini mengajak para pembuat keputusan untuk segera keluar dari kotak pendekatan konvensional untuk semakin memberi tempat pada nilai-nilai lokal yang telah terabaikan sekian lama. Secara implisit, buku ini juga mengajak para peneliti lain untuk lebih memberikan perhatian terhadap pentingnya peran nilai atau lembaga lokal untuk selanjutnya direproduksi dan direvitalisasi dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan publik di Indonesia. Dengan orientasi baru semacam ini, masyarakat tidak perlu lagi terlalu bertumpu dan menggantungkan nasibnya pada intervensi pemerintah tetapi dapat mengembangkan pola-pola self-governing society kecuali terdapat tarnsformasi mendasar atas cara pemerintah mengelola berbagai persoalan publik.